Keterbukaan Informasi di KPUD Sulawesi Selatan

Meski UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diberlakukan selama empat tahun namun masih banyak Badan Publik yang belum memahami dan apalagi melaksanakan prinsip-prinsip dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Berbagai alasan penolakan Badan Publik yang dikemukakan oleh para pengaju sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan bisa menjadi indikator […]

Continue reading →

Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah

Direktur Eksekutif Jurnal Celebes, Mustam Arif mengatakan, pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah.  PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang wajib tersedia di setiap Badan Publik sesuai perintah UU KIP. “Hingga batas waktu pembentukan  PPID yakni Agustus 2011, namun  masih banyak Pemda kabupaten/kota dan Pemprov yang belum membentuk PPID karena `political will` yang rendah,” kata […]

Continue reading →

Komisi Informasi Konsolidasi PPID di Toraja Utara

Komisi Informasi Sulawesi Selatan (KIP Sulsel), melakukan konsolidasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan berlangsung pada 17 Juni 2014 di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu pemerintah daerah yang lebih dulu menetapkan PPID di Sulawesi Selatan. Dalam catatan KIP Sulsel, PPID Toraja Utara ditetapkan […]

Continue reading →

Sosialisasi Keterbukaan Informasi di Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan

Sebagai salah satu komitmen Komisi Informasi Sulawesi Selatan (KIP Sulsel) untuk untuk mewujudkan perguruan tinggi yang kredibel dan transparan di Sulawesi Selatan maka KIP Sulsel mengadakan kegiatan Sosialisasi Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Imawan Makassar pada hari Senin, 26 Mei 2014. Dalam sambutannya Ketua KIP Sulsel, Drs. H. […]

Continue reading →