KPID Sulsel EDP Dua Radio Swasta

Suasana EDP KPID Sulsel

Ketua KPID Sulsel, Mattewakkan, sedang memberi sambutan sebelum pelaksanaan EDP

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel) melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap perpanjangan izin dua radio swasta, yaitu Fajar FM (Makassar) dan Makara FM (Palopo) bertempat di Ruang Rapat Grahapena, Kamis (27/7/2017). Continue reading

KPID Sulsel Minta Lembaga Penyiaran Netral di Pilkada

Poto bersama KPID Sulsel

Poto bersama pimpinan lembaga penyiaran Kabupaten Pinrang bersama Ketua KPID Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kominfo Pinrang usai pertemuan tatap muka.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel) mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk berlaku netral dalam proses Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada tahun 2018, hal ini termasuk dalam setiap tahapannya. Continue reading

Keterbukaan Informasi di KPUD Sulawesi Selatan

Meski UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diberlakukan selama empat tahun namun masih banyak Badan Publik yang belum memahami dan apalagi melaksanakan prinsip-prinsip dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Berbagai alasan penolakan Badan Publik yang dikemukakan oleh para pengaju sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan bisa menjadi indikator bagi kondisi tersebut. Begitu pula dengan hasil uji akses yang dilakukan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) menguatkannya secara ilmiah. Continue reading

Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah

Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah sebab PPID merupakan ujung tombak bagi implementasi keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Direktur Eksekutif Jurnal Celebes, Mustam Arif menjelaskan bahwa  PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang wajib tersedia di setiap Badan Publik sesuai perintah UU KIP.

“Hingga batas waktu pembentukan  PPID yakni Agustus 2011, namun  masih banyak Pemda kabupaten/kota dan Pemprov yang belum membentuk PPID karena `political will` yang rendah,” kata Mustam pada Workshop Pelayanan Publik yang digelar Jurnal Celebes – USAID Kinerja di Makassar, Sabtu. Continue reading

Komisi Informasi Konsolidasi PPID di Toraja Utara

Komisi Informasi Sulawesi Selatan (KIP Sulsel), melakukan konsolidasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan berlangsung pada 17 Juni 2014 di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu pemerintah daerah yang lebih dulu menetapkan PPID di Sulawesi Selatan. Dalam catatan KIP Sulsel, PPID Toraja Utara ditetapkan pada tahun 2011 melalui SK Bupati No. 604/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011. Continue reading