in Keterbukaan Informasi

Apa Itu Sengketa Informasi Publik?

Sejak berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2010 lalu, kita menjadi begitu akrab dengan istilah  “sengketa informasi publik”. Betul, istilah ini diperkenalkan oleh undang-undang tersebut. Pasal 1 ayat 5 UU KIP menjelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan perundangundangan.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik.  Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID.  Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Untuk selanjutnya saya akan menguraikan faktor-faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 UU KIP.

Pertama, adanya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.   Pengecualian informasi berarti bahwa badan publik boleh tidak memberikan, menyebarluaskan atau membuka akses bagi suatu informasi. Ada beberapa informasi yang dikecualikan menurut undang-undang, secara umum berkaitan dengan rahasia negara, bisnis dan pribadi.

Terkadang memang sebuah badan publik akan merasa nyaman menolak permohonan informasi dengan alasan rahasia negara. Padahal belum tentu informasi tersebut betul termasuk rahasia negara. Hanya karena tidak mau repot menjelaskan kenapa mereka tidak mau memberikan sebuah informasi  atau dokumen.  Saran saya, sebaiknya badan publik hati-hati menggunakan alasan ini sebab konsekuensinya adalah jika pemohon tidak puas maka penyelesaian sengketanya tahap berikutnya setelah keberaatn adalah langsung ke ajudikasi, tidak lagi melalui mediasi, untuk membuktikan betul tidaknya informasi yang dimaksud termasuk dikecualikan atau tidak.

Kedua, badan publik tidak menyediakan informasi berkala. Pasal 9 UU KIP mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi berkala.  Yang dimaksud informasi berkala adalah informasi yang berkaitan dengan eksistensi sebuah badan publik yang secara teratur dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali, contohnya; profil badan publik, laporan kegiatan dan kinerja, laporan keuangan dan laporan harta kekayaan pejabat.

Ketiga, tidak ditanggapinya permintaan informasi.  Kondisi ini terjadi jika badan publik melalui PPID atau petugas informasi sama sekali tidak memberikan respon terhadap permintaan informasi sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi yang telah diatur oleh Komisi Informasi.

Keempat, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Meski sebuah badan publik sudah menanggapi permintaan informasi namun Pemohon menganggap permintaan informasinya belum ditanggapi secara tuntas atau  tidak seperti yang diminta. Artinya,  badan publik memberikan informasi namun informasi yang diberikan tersebut bukanlah yang dimaksud oleh pemohon informasi. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, namun yang diberikan dokumen B.

Faktor kelima adalah tidak dipenuhinya permintaan informasi. Dalam kondisi ini badan publik memberikan informasi yang diminta namun informasi yang diberikan tersebut tidak utuh atau tidak lengkap sebagaimana yang diminta. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, B dan C, namun yang diberikan dokumen A dan B saja.

Keenam, pengenaan biaya yang tidak wajar. Faktor biaya juga menjadi hal yang rentan menjadi sengketa informasi.  Misalnya, biaya yang dibebankan melebihi biaya yang telah ditentukan atau meminta biaya lain di luar yang sudah ditentukan. Untuk menjamin kepastian biaya bagi pemohon informasi maka Komisi Informasi  mengamanatkan kepada badan publik untuk menetapkan  standar biaya perolehan informasi publik, tentu saja harga yang sesuai dengan kondisi setempat.  Terakhir, persoalan waktu juga bisa menjadi sengketa informasi jika badan publik  memberikan informasi atau dokumen yang diminta namun melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.

Nah, itulah tujuh faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa informasi.  Sampai saat ini,  permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke Komsisi Informasi Sualwesi Selatan sebagian besar disebabkan oleh faktor  ketiga, yaitu tidak ditanggapainya permintaan informasi atau  disebut juga pengabaiaan permohonan informasi publik.

Untuk sementara saya hanya bisa mengasumsikan bahwa kemungkinan penyebabnya karena badan publik yang seharusnya  melayani permintaan informasi publik belum memahami betul UU KIP sehingga kebiasaan membatasi hak masyarakat yang sering terjadi sebelum adanya undang-undang ini masih berlanjut hingga sekarang, namun butuh penelitian mendalam untuk mengetahui penyebabnya secara pasti.

Write a Comment

Comment

  • Related Content by Tag