in Keterbukaan Informasi

Mediasi di Komisi Informasi

Tulisan berikut adalah salah satu dari SERI KETERBUKAAN INFORMASI yang disajikan di KARAENGMONGA.NET. Bahan tulisan diramu dari berbagai sumber; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Annotasinya, Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Pemerintah, Laporan Penelitian, sumber-sumber dari NGO dan pengalaman saya di Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Terimakasih telah membaca. Salam
Di tulisan sebelumnya tentang penyelesaian sengketa informasi publik sudah saya sampaikan bahwa salah satu model penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah mediasi. Kali ini saya akan mengulas soal proses mediasi di Komisi Informasi. Selain mengacu ke UU KIP dan Annotasinya, serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Imformasi Publik, tulisan ini akan diperkaya juga oleh pengalaman saya selama melakukan mediasi di Komisi Informasi Sulawesi Selatan serta bahan-bahan dari Pelatihan Mediasi yang pernah saya ikuti di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada tahun 2012.

Mediasi telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Penggunaannya sudah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan kita dan juga di berbagai undang-undang sebagai alternatif menyelesaikan sengketa terutama yang terjadi antara warga dengan negara, diantaranya UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Pelayanan Publik, UU Ketenagakerjaan, UU KIP dan lain-lain. Secara umum mediasi berarti proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui prrundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus (Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 12).

Pelaksanaan mediasi dikenal ada dua jenis, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur oleh PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim sebuah Pengadilan Negeri dan mediator non hakin yang bersertifikat. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

Incoming search terms:

  • syarat syarat mediasi
  • mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan adalah
  • perki 1 nmr 2013
  • apakah proses mediasi selslu bersifst tertutup
  • syarat mediator sengketa informasi
  • perki no 2 tentang mediasi
  • mekanisme mediasi dan ajudikasi sengketa informasi
  • mediasi penyelesaian sengketa informasi melalui bantuan
  • mediasi komisi informasi tertutup
  • mediasi komisi inf9rmasi
Page 1 of 512345

Beri Komentar