in Keterbukaan Informasi

Mediasi di Komisi Informasi

Di tulisan sebelumnya tentang penyelesaian sengketa informasi publik sudah saya sampaikan bahwa salah satu model penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah mediasi. Kali ini saya akan mengulas soal proses mediasi di Komisi Informasi. Selain mengacu ke UU KIP dan Annotasinya, serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Imformasi Publik, tulisan ini akan diperkaya juga oleh pengalaman saya selama melakukan mediasi di Komisi Informasi Sulawesi Selatan serta bahan-bahan dari Pelatihan Mediasi yang pernah saya ikuti di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada tahun 2012.

Mediasi telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Penggunaannya sudah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan kita dan juga di berbagai undang-undang sebagai alternatif menyelesaikan sengketa terutama yang terjadi antara warga dengan negara, diantaranya UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Pelayanan Publik, UU Ketenagakerjaan, UU KIP dan lain-lain. Secara umum mediasi berarti proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui prrundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus (Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 12).

Pelaksanaan mediasi dikenal ada dua jenis, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan diatur oleh PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim sebuah Pengadilan Negeri dan mediator non hakin yang bersertifikat. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

UU KIP mengatur mediasi di luar pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam definisi mediasi sengketa informasi publik dalam UU KIP, penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Dengan demikian mediator dalam sengketa informasi publik yang terjadi adalah komisioner di Komisi Informasi, bukan pengadilan. Meskipun demikian UU KIP tidak secara khusus mengatur mengenai syarat-syarat, proses, dan mekanisme mediasi oleh Komisi Informasi. Undang-undang memberi amanah kepada Komisi Informasi Pusat untuk menyusun teknis proses mediasi tersebut di Komisi Informasi.

Proses Mediasi di Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Imformasi Publik merupakan peraturan turunan yang merupakan amanah UU KIP kepada Komisi Informasi untuk menyusun syarat-syarat, proses, dan mekanisme mediasi di Komisi Informasi. PERKI ini merupakan hasil revisi dari PERKI No. 2 Tahun Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Imformasi Publik. Ada perubahan mendasar dari hasil revisi ini terhadap prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, terutama posisi mediasi dalam keseluruhan proses penyelesaian sengketa.

Dalam PERKI lama, mediasi dilakukan sebelum terjadinya sidang ajudikasi. Mediasi dan ajudikasi merupakan dua hal yang terpisah. Sementara dalam PERKI baru yang berlaku sejak Mei 2013 lalu mengintegrasikan mediasi ke dalam proses ajudikasi, jadi mediasi menjadi salah satu tahapan dalam sidang ajudikasi non litigasi. Mirip proses mediasi di pengadilan negeri untuk sengketa perdata dimana sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan ada kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Mediasi yang akan kita bahas adalah mediasi yang telah menggunakan PERKI baru karena itulah yang sekarang berlaku di Komisi Informasi seluruh Indonesia. Pada hari pertama sidang penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner akan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sepanjang sengketa yang akan diselesaikan tidak menyangkut penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

Hal yang perlu diketahui secara mendasar adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara sebagai berikut; karena tidak tersedia informasi berkala, permintaan informasi tidak ditanggapi, ditanggapi tapi tidak sebagaimana permintaan, permintaan informasi tidak dipenuhi, biaya yang tidak wajar dan melebihi batas waktu, silah baca kembali Apa Itu Semgketa Informasi Publik?. Jika sengketa yang akan diselesaikan menyangkut penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP maka proses penyelesaian sengketanya tidak perlu melewati proses mediasi namun sidang penyelesaian sengketa langsung ke tahap pembuktian tentang betul tidaknya informasi tersebut termasuk yang dikecualikan.

Mediasi menganut prinsip yang berlaku umum dalam pelaksanaan mediasi, yaitu bersifat sukarela. Keputusan untuk memilih mediasi merupakan pilihan para pihak dan atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, meski itu dari Majelis Komisioner atau anggota Komisi Informasi. Jika salah satu pihak tidak menghendaki atau berat hati memasuki proses mediasi maka kecil kemungkinan akan terjadi kesepakatan perdamaian. Sukarela merupakan jaminan bahwa para pihak bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi sehingga para pihak secara bersama-sama akan mencari solusi untuk mengakhiri sengketa.

Mediator ditetapkan oleh Komisi Informasi dalam sebuah Rapat Pleno bersamaan dengan penetapan Majelis Komisioner. Mediator berjumlah satu orang dan dapat dibantu oleh seorang mediator pembantu. Pelaksanaan mediasi dilakukan di hari pertama sidang ajudikasi namun jika para pihak menghendaki bisa dilakukan di hari lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak sidang ditunda.

Mediasi juga bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Artinya jika para pihak sendiri tidak meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka maka pertemuan-pertemuan dalam proses mediasi selalu akan dilaksanakan tertutup. Tidak setiap orang bisa mengakses informasi ke ruang mediasi. Begitupun semua yang terjadi dalam ruang mediasi akan dirahasiakan dari akses pihak luar (iihat DY. Wiyanto, SH, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 39-40). Hanya para pihak, mediator, mediator pembantu dan petugas yang ditunjuk oleh Komisi Informasi yang bisa mengakses dan mengetahui segala yang terjadi di ruangan mediasi. Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan bagi para pihak untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Mediator harus mengupayakan mediasi berlangsung dalam sekali pertemuan, namun jika tidak memungkinkan maka pertemuan selanjutnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan pertama berlangsung. Jika para pihak menghendaki adanya pertemuan ketiga maka diberi kesempatan dalam 7 (tujuh) hari kerja. Mediasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan mempertimbangkan jarak dan substansi perkara yang sedang diselesaikan.

Selain memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama Mediator juga mempunyai tugas teknis agar proses mediasi berjalan efektif dan terencana, seperti melakukan caucus (pembicraan terpisah dengan salah satunpihak) jika dibutuhkan, mencatat, merekam (atas seizin para pihak) proses mediasi dan membantu para pihak merumuskan dan memeriksa hasil kesepakatan.

Proses Mediasi yang dilakukan akan berakhir pada dua kemungkinan, yaitu: Tercipta Kesepakatan di antara para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi menjadi Putusan Mediasi, atau Mediasi dinyatakan gagal, yang disebabkan oleh: (1) salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; (2) salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; (3) kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau (4) Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

Putusan Komisi Informasi hasil dari kesepakatan Mediasi bersifat final dan mengikat. Jika mediasi dinyatakan gagal maka mediator akan membuat Surat Pernyataan Mediasi Gagal untuk disampaikan Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi sehingga proses sidang ajudikasi dilanjutkan kembali. Oh ya sekedar tambahan jika pihak Pemohon tidak menghadiri pertemuan mediasi 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan penyelesaian sengketa informasi dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi. (KM)

Write a Comment

Comment