in Keterbukaan Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2013, Komisi Informasi Sulawesi Selatan telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 24 sengketa. Dari jumlah tersebut sebanyak 19 sengketa telah diselesaikan melalui jalur mediasi, 7 (tujuh) sengketa berlanjut ke sidang ajudikasi dan satu lagi masih dalam proses mediasi. Jika di tahun 2012 sebagian besar sengketa yang diajukan menyangkut akses informasi pengelolaan anggaran publik, maka tahun ini pokok sengketa lebih variatif, selain soal pengelolaan keuangan, ada juga soal akses informasi hasil tes KPUD, administrasi birokrasi dan pertanahan.

Postingan sebeumnya sudah mengulas soal sengketa informasi publik. Kali ini saya akan menguraikan secara umum bagaimana sengketa informasi tersebut diselesaikan, Nah, menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau untuk selanjutnya saya sebut UU KIP, tingkatan penyelesaian sengketa informasi publik adalah di internal badan publik, lalu ke Komisi Informasi dan pengadilan. Proses tersebut di lakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Penyelesaian Sengketa di Badan Publik
Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan PPID/ badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang-undang.

Bolehlah saya katakan di sini bahwa ujung tombak penyelesaian sengketa informasi publik sebenarnya berada di tingkatan ini. Jikalau penyelesaian sengketa secara internal tersebut gagal maka barulah kemudian meminta bantuan Komisi Informasi. Gagalnya proses ini ditandai ketidakpuasan Pemohon terhadap jawaban atas Surat Keberatan tersebut ataukah ada jawaban sama sekali dari atasan badan publik sampai batas waktu menjawab habis, yaitu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keberatan.

Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi
Salah satu syarat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi adalah menunjukkan bukti jika Pemohon sudah mengajukan proses keberatan ke badan publik, berupa Surat Keberatan beserta surat tanda terima dari badan publik. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tidak bsia diproses atau batal demi hukum.

Komisi Informasi kemudian akan melakukan beberapa proses untuk menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan melalui mediasi terlebih dahulu atau langsung ke ajudikasi non litigasi. Tentang kedua hal ini akan saya bahas tersendiri di postingan yang berbeda. Intinya adalah Komisi informasi sudah harus melakukan proses penyelesaian sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon dan sengketa tersebut sudah harus selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Hasil dari proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi akan berupa akta perdamaian jika selesai melalui mediasi, sifatnya final dan mengikat bagi kedua belah pihak yang kemudian ditetapkan menjadi Putusan Komisi Informasi. Jika melalui ajudikasi non litigasi berupa Putusan Komisi Informasi yang berisi perintah membatalkan atau mengukuhkan keputusan PPID atau badan publik dan memerintahkan PPID/badan publik menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik sesuai undang-undang dan mengatur mengenai biaya perolehan informasi publik untuk sengketa tersebut.

Putusan Komisi lnformasi mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon lnformasi. Jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan tersebut maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah Badan Publik Negara atau pengadilan negeri jika tergugat adalah badan publik non negara. Namun jika dalam waktu 14 (empat belas) hari keja setelah putusan dibacakan tak ada gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik di pengadilan maka para pihak harus menempuh seluruh upaya administrasi, yaitu keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila upaya-upaya tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan tersebut.

Penyelesaian sengketa informasi di pengadilan memakan waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan sifatnya terbuka untuk umum kecuali untuk pemeriksaan menyangkut informasi yang dikecualikan. Obyek pemerikasaan adalah hanya menyangkut Putusan Komisi Informasi, isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat.

Putusannya kemudian berupa perintah membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi dan memerintahkan PPID/badan publik menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik sesuai undang-undang. Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tersebut dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan.

Undang-undang KIP menempatkan Mahkamah Agung sebagai penyelesai akhir perkara sengketa informasi. Meski demikian UU KIP sendiri tidak mengatur secara teknis proses kasasi di Mahkamah Agung sehingga proses dan tahapan kasasi sengketa informasi mengikuti dan menyesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan kasasi yang selama ini ada.

Demikianlah gambaran umum proses penyelesaian sengketa informasi publik mulai dari internal badan publik, Komisi Informasi, pengadilan dan akhirnya Mahkamah Agung. Keseluruhan proses tersebut diharapkan bisa menjamin kepastian hukum warga negara terkait akses informasi publik beradasarkan prinsip penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan murah.(KM)

Write a Comment

Comment

  • Related Content by Tag