in Artikel

PPID di Pemerintah Daerah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan badan publik Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, baik dengan mumpublikasikan informasi secara proaktif atau dengan merespon permohonan informasi. Badan publik yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Organisasi non-pemerintah juga termasuk Badan Publik, asalkan sepanjang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk efektifitas implementasi undang-undang tersebut badan publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Jadi PPID mempunyai tugas secara internal dan eksternal. Secara internal bertugas mengelola informasi dengan cara menyediakan, menyimpan, mendokumentasi, mengamankan, mengklasifikasi dan menguji konsekuensi informasi publik; menetapkan prosedur operasional; menetapkan informasi yang dikecualikan dan membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan tentang tugasnya. Sedangkan eksternal bertugas melayani pemohon informasi berupa pelayanan dan penyebarluasan informasi pubik.

Boleh dikata PPID adalah ujung tombak pelayanan informasi di badan publik. Oleh karena itu semua pihak perlu mendorong tersedianya PPID tersebut, terutama PPID Badan Publik Negara di pemerintah daerah. Bagi saya ada dua alasan utama kenapa perlu mengutamakan tersedianya PPID di pemerintah daerah, pertama; pemerintah daerah adalah ujung tombak penyelenggaraan negara di daerah sehingga menjadi badan publik terbesar dalam penggunaan APBN/APBD di daerah, kedua; pemerintah daerah adalah penyelenggara pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Kedua hal ini membutuhkan keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan dan pengelolaannya agar bisa berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga berdampak positif bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan PPID di Pemerintah Daerah dan disusul dengan Surat Edaran Mendagri Tertanggal 8 April 2011 No 489/1293/59, yang memerintahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk segera menetapkan PPID Utama sebelum tanggal 23 Agustus 2011.

Mari kita lihat implementasinya, berdasarkan data Puspen KEMENDAGRI pada 2013 jumlah PPID yang sudah terbentuk di tingkat provinsi baru berjumlah 23 dari 33 daerah, tingkat kabupaten sebanyak 88 dari 399 daerah dan kota sebanyak 34 dari 98 daerah. Dengan demikian masih banyak lagi pemda yang sampai sekarang belum menetapkan PPID padahal batas akhir penetapan, yaitu 23 Agustus 2011, sudah jauh terlewati sementara permintaan imformasi publik dan sengketa informasi publik semakin hari semakin banyak.

Secara khusus di Sulawesi Selatan, Badan Publik Negara yang sudah menunjuk PPID adalah pemerintah daerah Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara, Soppeng, Sinjai dan Bulukumba. Sementara yang belum menunjuk PPID adalah pemerintah daerah Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bone, Wajo, Enrekang, Sidrap, Palopo, Luwu Timur, Pemprov. Sulawesi Selatan dan semua BUMD dan Partai Politik yang berada di Sulawesi Selatan. Ada banyak faktor kenapa masih banyak yang belum menyediakan PPID namun secara umum adalah kekurangpahaman para pejabat di badan publik tentang UU KIP, terutama di Sulawesi Selatan.

Padahal ketiadaan PPID akan membuat Badan Publik mengalami kesulitan mematuhi standar pelayanan informasi terutama mengontrol waktu permintaan informasi, jika waktu permintaan informasi melewati batas yang telah diatur oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi maka bisa menjadi sengketa informasi publik. Selain itu, badan publik juga sulit membuat pengecualian informasi sebab kewenangan tersebut hanya diberikan kepada PPID, bukan pejabat lainnya.

Akhirnya mari kita berharap agar seluruh badan publik yang ada, terutama di Sulawesi Selatan, segera menetapkan PPID dan perangkat pendukungnya agar secepatnya bekerja melayani permintaan informasi masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan oleh UU KIP. Bagaimanapun ada hak publik yang perlu dijamin sesegera mungkin agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (KM)

Write a Comment

Comment