in Keterbukaan Informasi

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Sebenarnya tidak sulit untuk memperoleh informasi publik di Badan Publik yang memang sudah menjadi hak masyarakat, dengan mengikuti tata cara memperoleh informasi publik dan langkah-langkahnya sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  Mulailah dengan menulis Surat Permintaan Informasi atau menyampaikannya saja secara lisan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di badan publik yang Anda tuju. Setelah itu, Anda harus memastikan PPID memberikan Tanda Bukti Penerimaan permintaan informasi beserta nomor pendaftarannya. Jika belum terdapat PPID di Badan Publik tersebut maka surat tersebut bisa anda sampaikan ke pejabat pelayanan data dan informasi atau sejenisnya.

Maksimal sepuluh hari kerja setelahnya, badan publik yang Anda tuju wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anda. Jika dalam rentang waktu 10 hari tersebut badan publik meminta perpanjangan dengan alasan perlu mendokumentasikan atau belum diputuskan informasi publik yang diminta masuk kategori terbuka atau tertutup maka diberi kesempatan kepada badan publik untuk memperpanjang selama 7 hari kerja.

Jika dalam waktu 10 atau 17 hari tersebut permintaan informasi Anda ditolak atau tidak ditanggapi maka Anda berhak menyampaikan Surat Keberatan kepada atasan PPID atau pejabat pelayanan data. Surat tersebut memuat pernyataan keberatan Anda atas ditolaknya atau diabaikannya permintaan informasi Anda. Surat Keberatan ini dapat disampaikan dalam rentang waktu sejak masa 17 hari habis. Pada saat menyampaikan Surat Keberatan maka pastikan anda diberi Tanda Bukti Penerimaan.

Atasan PPID atau pejabat pelayanan data memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Anda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Jika jawaban atas Surat Keberatan dianggap tidak memuaskan atau tidak ada jawaban sama sekali dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka Anda berhak melaporkan hal ini kepada Komisi Informasi Prov. Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses Penyelesaian Sengketa Informasi.

Upaya pengaduan ke Komisi Informasi dapat dilakukan dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Jawaban dari atasan PPID atau pejabat pelayanan. Pada saat melakukan pengaduan bawalah semua bukti surat menyurat anda dengan badan publik yang anda adukan.

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi akan dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan total waktu paling lama 100 (seratus hari) kerja.

Write a Comment

Comment

  • Related Content by Tag