Keterbukaan Informasi di KPUD Sulawesi Selatan

Meski UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diberlakukan selama empat tahun namun masih banyak Badan Publik yang belum memahami dan apalagi melaksanakan prinsip-prinsip dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Berbagai alasan penolakan Badan Publik yang dikemukakan oleh para pengaju sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan bisa menjadi indikator bagi kondisi tersebut. Begitu pula dengan hasil uji akses yang dilakukan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) menguatkannya secara ilmiah. Continue reading

PPID di Pemerintah Daerah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan badan publik Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, baik dengan mumpublikasikan informasi secara proaktif atau dengan merespon permohonan informasi. Badan publik yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Organisasi non-pemerintah juga termasuk Badan Publik, asalkan sepanjang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Continue reading

Informasi Publik Partai Politik

Paling lambat tanggal 27 Desember 2013 mendatang, seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu wajib menyerahkan informasi publik partai politik berupa laporan dana kampanye awal. Terutama laporan sumbangan dana yang wajib disampaikan secara periodik tiga bulan sekali. Laporan berikutnya menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye akan dilakukan pada 2 Maret 2014 untuk melaporkan dana sumbangan akhir serta pembukaan rekening khusus. Kemudian dua pekan usai pemungutan suara atau 24 April 2014, laporan keuangan akhir harus sudah disampaikan. Continue reading

Situs Resmi Tergantung Pimpinan

Artikel ini adalah salah satu catatan dari kegiatan Penilaian Situs Resmi di 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2010 lalu yang dilaksanakan oleh Partnership for Public Service bekerjasama dengan Harian Tribun Timur. Jadi tulisan ini hanya mengulas perkembangan situs resmi pemerintah daerah sampai tahun 2010 sehingga perkembangan setelah itu belum dimasukkan menjadi bagian analisis. Tulisan ini telah terbit di Harian Tribun Timur edisi cetak pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan judul Pengelolaan Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sulawesi Selatan. Terimakasih

Continue reading