Komisi Informasi Sulawesi Selatan Sosialisasi UU KIP

TRIBUNTIMUR Bertempat di Hotel Dinasti Jalan Lombok Makassar, Komisi Informasi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan (UU KIP. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa tangal 3 Desember 2013 ini dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang berasal dari sekretariat DPRD dan KPUD se Sulawesi Selatan. Continue reading

Diskusi Keterbukaan Informasi di Warkop Ajaib

TRIBUN-TIMUR.COM – Sejumlah jurnalis dan aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS) terlibat diskusi di Warkop Ajaib di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (31/1/2012) siang.

Diskusi ini mengangkat tema Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Makassar. PPID meruapakan amanah dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik ditetapkan. Hadir sebagai pembicara adalah komisioner Komisi Informasi Provinsi (KI) Sulawesi Selatan, Mattewakkan, S.IP. Continue reading

Informasi Dana BOS adalah Informasi Publik

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan bagi SD dan SMP sederajat melalui anggaran negara telah berjalan seiak tahun 2005 namun pelaksanaannya masih saja banyak kendala dan penyimpangan, terutama secara teknis di lapangan sebagai akibat kurangnya informasi dana BOS tersebut yang bisa diakses publik.

Hal inilah yang mendasari The Gowa Center untuk melaksanakan diskusi tematik terkait impelementasi Dana BOS terutama kewajiban sekolah untuk mengumumkan laporan-laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, terutama laporan penggunaan dana BOS. Continue reading

Keterbukaan Informasi di Dzaki Coffee

TRIBUN-TIMUR.COM – Tak ada lagi dokumen atau informasi yang dihasilkan atau dimiliki oleh setiap Badan Publik bisa disembunyikan dari perhatian masyarakat. Sebab saat ini UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diberlakukan.

UU ini memberi jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengakses dokumen-dokumen publik yang berada di tangan setiap Badan Publik, juga UU ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan atau membuka dokumen dan informasi tersebut, terlebih lagi jika ada masyarakat yang memintanya. Continue reading