Keterbukaan Informasi di KPUD Sulawesi Selatan

Meski UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diberlakukan selama empat tahun namun masih banyak Badan Publik yang belum memahami dan apalagi melaksanakan prinsip-prinsip dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Berbagai alasan penolakan Badan Publik yang dikemukakan oleh para pengaju sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan bisa menjadi indikator bagi kondisi tersebut. Begitu pula dengan hasil uji akses yang dilakukan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) menguatkannya secara ilmiah. Continue reading

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Jenis informasi yang termasuk dalam kategori tersedia setiap saat menurut UU KIP jo Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah; Continue reading

Informasi Serta Merta

Kategori Informasi Publik berikutnya adalah Informasi Serta Merta. Pengaturan soal kategori ini dapat dibaca pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Continue reading

Informasi Berkala

UU KIP memberi kategori terhadap informasi publik yang dikuasai oleh badan publik, yaitu informasi publik terbuka dan informasi publik yang dikecualikan.  terbuka artinya boleh diakses oleh publik dan wajib bagi Badan Publik untuk memberikan ata menyebarluaskan ke publik.  Imformasi dikecualikan berarti boleh ditutup aksesnya bagi publik dan badan publik tidak wajib atau dilarang memberikan atau menyebarluaskan ke publik. Continue reading

Mediasi di Komisi Informasi

Di tulisan sebelumnya tentang penyelesaian sengketa informasi publik sudah saya sampaikan bahwa salah satu model penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah mediasi. Kali ini saya akan mengulas soal proses mediasi di Komisi Informasi. Selain mengacu ke UU KIP dan Annotasinya, serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Imformasi Publik, tulisan ini akan diperkaya juga oleh pengalaman saya selama melakukan mediasi di Komisi Informasi Sulawesi Selatan serta bahan-bahan dari Pelatihan Mediasi yang pernah saya ikuti di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Continue reading