Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2013, Komisi Informasi Sulawesi Selatan telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 24 sengketa. Dari jumlah tersebut sebanyak 19 sengketa telah diselesaikan melalui jalur mediasi, 7 (tujuh) sengketa berlanjut ke sidang ajudikasi dan satu lagi masih dalam proses mediasi. Jika di tahun 2012 sebagian besar sengketa yang diajukan menyangkut akses informasi pengelolaan anggaran publik, maka tahun ini pokok sengketa lebih variatif, selain soal pengelolaan keuangan, ada juga soal akses informasi hasil tes KPUD, administrasi birokrasi dan pertanahan. Continue reading

Apa Itu Sengketa Informasi Publik?

Sejak berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2010 lalu, kita menjadi begitu akrab dengan istilah  “sengketa informasi publik”. Betul, istilah ini diperkenalkan oleh undang-undang tersebut. Pasal 1 ayat 5 UU KIP menjelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan perundangundangan. Continue reading

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Sebenarnya tidak sulit untuk memperoleh informasi publik di Badan Publik yang memang sudah menjadi hak masyarakat, dengan mengikuti tata cara memperoleh informasi publik dan langkah-langkahnya sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  Mulailah dengan menulis Surat Permintaan Informasi atau menyampaikannya saja secara lisan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di badan publik yang Anda tuju. Setelah itu, Anda harus memastikan PPID memberikan Tanda Bukti Penerimaan permintaan informasi beserta nomor pendaftarannya. Jika belum terdapat PPID di Badan Publik tersebut maka surat tersebut bisa anda sampaikan ke pejabat pelayanan data dan informasi atau sejenisnya. Continue reading