in Aktifitas

Dua Sengketa Berakhir Damai

Hari ini -20 Nopember 2013 – jadwal penyelesaian sengketa di Komisi Informasi yang melibatkan saya sebagai mediator ada dua, yaitu: antara LSM Amati dengan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan dan antara LSM Amati dengan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan. Kedua mediasi berlangsung di ruang mediasi kantor Komisi Informasi Sulawesi Selatan

Mediasi pertama, yaitu antara LSM Amati sebagai Pemohon dengan Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan sebagai Termohon. Di mediasi ini saya bertindak sebagai mediator utama dan ditemani oleh Dr. H. Abdul Haeba Ramli, SE sebagai mediator pembamtu. Dari pihak LSM Amati diwakili oleh Khairil selaku Sekjend dan dari Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan diwakili oleh Dr. Ir. A. Ardin Tjatjo, MP selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Ahmad Sukri, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Pokok sengketa menyangkut pengabaian akses informasi publik tentang proyek pengadaan bibit Kakao Somatic Embryogenesis di Kabupaten Bulukumba T.A 2012 yang telah diajukan oleh Pemohon ke Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan. Sampai batas waktu yang diberikan undang-undang, Termohon tidak menanggapi surat dari Pemohon, begitu juga sampai berakhirnya masa jawab Surat Keberatan. Oleh karena itu, LSM Amati mengajukan permohonan penyeselesaian sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Mediasi kedua, yaitu antara LSM Amati sebagai Pemohon dengan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon. Di mediasi ini saya selaku mediator pembantu dan Drs. H. Aswar Hasan, M.Si sebagai mediator utama. Hadir dari pihak Pemohon adalah Khairil selaku Sekretaris. Sedangkan dari pihak Termohon dihadiri oleh Ir. Hasir Tjenne, M.SI selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan dan Rahmat Muhayyam selaku penasehat hukum dari Termohon.

Adapun alasan LSM Amati kali ini sehingga mengajukan permohonan penyelesaikan sengketa adalah penolakan dari kantor Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberian dokumen publik terkait proyek Pembangunan Kantor Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan yang telah diajukan oleh LSM Amati ke Kantor Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan. Meski sudah mengajukan Surat Keberatan namun keputusan dari Termohon tidak berubah.

Kedua mediasi berakhir dengan tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Para Termohon pada akhirnya memahami kedudukan UU KIP dan hak-hak masyarakat atas akses inromasi publik sehingga bersedia memenuhi hak-hak tersebut. Para pemohon pun memahami posisi para Termohon yang baru mengetahui eksistensi UU KIP.

UU KIP memang memberi hak kepada setiap warga negara dan badan hukum untuk mengakses informasi dan dokumen publik yang dikuasai oleh masing-masing badan publik di Indonesia. Kewajiban badan publik kemudian adalah menjamin hak terebut terpenuhi. Jika terjadi pengabaian atau penolakan terhadap hak tersebut maka warga negara atau badan hukum bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.