in Artikel

Informasi Publik Partai Politik

Paling lambat tanggal 27 Desember 2013 mendatang, seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu wajib menyerahkan informasi publik partai politik berupa laporan dana kampanye awal. Terutama laporan sumbangan dana yang wajib disampaikan secara periodik tiga bulan sekali. Laporan berikutnya menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye akan dilakukan pada 2 Maret 2014 untuk melaporkan dana sumbangan akhir serta pembukaan rekening khusus. Kemudian dua pekan usai pemungutan suara atau 24 April 2014, laporan keuangan akhir harus sudah disampaikan.

Peraturan di atas dibuat atas perintah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif maka UU tersebut juga memberi sanksi jika ada pelanggaran yaitu mulai dari pembatalan sebagai peserta Pemilu sampai tidak ditetapkannya calon anggota legislatif partai politik menjadi calon terpilih meski terpilih. Itu baru soal dana kampanye partai politik yang hanya merupakan salah satu kewajiban Parpol dalam urusan transparansi dan akuntabiliata publik. Masih ada kewajiban lain menyangkut pengelolaan keuangan.

Mari membaca Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, begitu juga dengan Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan UU Partai Politik. Kedua pasal dari undang-undang tersebut pada intinya memerintahkan kepada Partai Politik untuk melakukan pembukuan pengelolaan keuangan; membuat dan menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah; dan terbuka kepada masyarakat. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban Partai Politik terkait laporan keuangan secara keseluruhan, bukan cuma urusan dana kampanye.

Semua undang-undang di atas sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi partai politik untuk melaksanakan kewajibannya terkait transparansi dan akuntabiliata publik. Namun faktanya adalah sampai saat ini KPU masih sibuk menghimbau semua partai politik peserta pemilu untuk mematuhi kedua undang-undang tersebut. Pengamatan terakhir saya bahwa hanya beberapa partai politik peserta pemilu yang sudah melaporkan dana kampanye ke KPU, kemungkinan juga laporan keuangan. Itu untuk urusan laporan ke penyelenggara Pemilu, belum lagi kalau kita berbicara soal kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik di partai politik.

Di tahun 2012, Komisi Informasi Sulawesi Selatan menerima 9 (sembilan) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait akses informasi di Partai Politik. Yayasan Mitra Bangsa (YASMIB), sebagai Pemohon Informasi, melakukan uji akses informasi publik di Partai Politik dengan meminta informasi/dokumen program kerja dan laporan keuangan 9 Partai Politik pemenang Pemilu di Sulawesi Selatan. Hasilnya adalah sebagian besar mengabaikan dan ada pula yang langsung menolak. YASMIB lalu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan yang ditindaklanjuti dengan melakukan mediasi antara YASMIB dengan para pengurus dari sembilan partai politik tersebut.

Ironisnya kita sudah memiliki Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan setiap badan publik termasuk partai politik sebagai penerima dana APBN/APBD untuk transparan dan terbuka kepada publik. Di Pasal 15 UU KIP sudah jelas mengatur tentang informasi publik Partai Politik yang wajib disediakan, yaitu berkaitan dengan: asas dan tujuan; program umum dan kegiatan partai politik; nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD; mekanisme pengambilan keputusan partai; keputusan partai hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ ART partai terbuka untuk umum; dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Namun sama nasibnya dengan undang-undang yang saya sebut di awal, UU KIP ini juga belum dipatuhi oleh Partai Politik. Kesembilan Partai Politik yang dimediasi oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan mengaku belum memahami bagaimana implementasi UU KIP ini meski sudah mengetahui pemberlakukannya. Makanya tak heran jika permintaan informasi ke partai politik pada akhirnya menjadi sengketa informasi publik. Padahal transparansi partai politik dalam kerangka keterbukaan informasi publik sangatlah penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu sebab tanpa hal tersebut mustahil akan diperoleh pemerintahan yang credible dan legitimate.

Sehubungan dengan itu maka parpol dalam menggunakan dana kampanye Pemilu patut dikontrol dan dibatasi, dan pertanggung jawaban penggunaan dana harus diumumkan secara terbuka sesuai dengan ketentuan pasal 15 UU KIP, tidak cukup hanya sekedar dilaporkan ke penyelenggara pemilu saja. Partai politik juga semestinya sudah harus siap jika sewaktu-waktu masyarakat mengakses informasi publiknya dalam kerangka pengawasan publik. Bagaimanapun Partai Politik adalah garda terdepan sebuah sistem demokrasi, jadi mestinya memberi contoh! (KM)

Write a Comment

Comment