in Berita

Keterbukaan Informasi di Dzaki Coffee

TRIBUN-TIMUR.COM – Tak ada lagi dokumen atau informasi yang dihasilkan atau dimiliki oleh setiap Badan Publik bisa disembunyikan dari perhatian masyarakat. Sebab saat ini UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diberlakukan.

UU ini memberi jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengakses dokumen-dokumen publik yang berada di tangan setiap Badan Publik, juga UU ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan atau membuka dokumen dan informasi tersebut, terlebih lagi jika ada masyarakat yang memintanya.

Demikian disampaikan Mattewakkan S.IP, anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KIP Sulsel) dalam diskusi bersama pengurus dan aktifis LeDO Makassar di Dzaki Coffee, Jalan Pelita Raya Makassar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011.

Mattewakkan menjelaskan, badan publik yang wajib mematuhi UU ini adalah lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif), juga BUMN/ BUMD, Partai Politik, LSM, Ormas, Yayasan Sosial, dan sejenisnya.

Intinya yang masuk kategori Badan Publik menurut UU adalah lembaga-lembaga yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD dan sumbangan masyarakat atau luar negeri.

Tidak perlu semua dokumen atau informasi perlu dibuka. Ada juga pengecualian, paling tidak ada sepuluh item pertimbangan dalam UU yang memperbolehkan sebuah dokumen atau informasi bisa ditutup atau dikecualikan.

Namun ini bersifat ketat dan terbatas artinya pengecualian informasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum. Sedangkan bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian informasi hanya didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan dengan memperhatikan jangka waktu pengecualian.

Diskusi ini dirangkaikan dengan orientasi dan evaluasi rutin Lembaga Kajian Demokrasi dan Otonomi (LeDO Makassar).

Hadir pada kesempatan itu adalah Ishaq Rahman, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional Unhas), Arief Wicaksono, S.IP (Dosen Hubungan Internasional 45 Makassar), Suharto SIP, MSi (Dosen STIE Pembangunan Patompo Makassar) serta beberapa pengurus LeDO Makassar lainnya.(*)

Write a Comment

Comment