in Artikel, Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi di KPUD Sulawesi Selatan

Meski UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diberlakukan selama empat tahun namun masih banyak Badan Publik yang belum memahami dan apalagi melaksanakan prinsip-prinsip dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Berbagai alasan penolakan Badan Publik yang dikemukakan oleh para pengaju sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan bisa menjadi indikator bagi kondisi tersebut. Begitu pula dengan hasil uji akses yang dilakukan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) menguatkannya secara ilmiah.

Rentang waktu antara bulan Februari sampai April 2014, YASMIB telah melakukan uji akses keterbukaan informasi di KPUD Sulawesi Selatan (KPUD Sulsel). Tujuannya untuk mengetahui kondisi pelayanan informasi publik di kantor penyelenggara pemilu tersebut. Kegiatan ini melibatkan 10 orang relawan terdiri dari ibu rumah tangga, aktifis LSM, jurnalis, mahasiswa dan pekerja sektor swasta.

Uji akses mereka lakukan dengan meminta informasi publik tentang proses penyelenggaraan pemilu 2014 dan pelaksanaan kegiatan KPUD Sulsel sehari-hari. Hasil uji akses tersebut menunjukkan bahwa pertama, belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga tersebut. Kedua, kondisi pertama tadi menyebabkan proses pelayanan imformasi publik di KPUD Sulsel sangat jauh dari standar yang disyaratkan oleh UU KIP. Hal-hal yang dimaksud antara lain permintaan informasi sebagian besar ditolak atau tidak ditanggapi, ketidakjelasan petugas pelayanan informasi dan ketidakpastian waktu pemberian informasi publik.

Tentu saja temuan YASMIB tersebut membuat kita miris sambil pesimis terhadap kondisi pelayanan informasi publik di lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Bagaimanapun, keterbukaan informasi publik dalam Pemilu menjadi hal sangat penting dilakukan oleh KPUD Sulsel untuk menjamin proses Pemilu berlangsung transparan dan akuntabel. Tak adanya proses keterbukaan informasi dalam proses Pemilu hanya akan menjadikan banyak masalah dan kesalahpahaman yang mengakibatkan penyelenggara Pemilu menjadi kambing hitam masyarakat seperti selama ini sering terjadi.

Namun belum terlambat untuk memperbaiki kondisi tersebut asalkan pihak  di KPUD Sulsel mulai bersungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip dan kewajiban Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai UU KIP, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pelayanan informasi publik di Badan Publik, termasuk di KPUD Sulsel. Apalagi sebenarnya sejak tahun 2010 KPU Pusat telah mengeluarkan amanat untuk menunjuk PPID di lingkungan KPU/KPUD/KIP melalui Pasal 16 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

Kedua, setelah PPID tersedia maka perlu menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik. Ini semacam panduan bagi PPID dalam mengelola dan melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga mempermudah kerja PPID nantinya. Sebaliknya panduan ini juga memudahkan masyarakat dalam proses permintaan informasinya, karena mengatur alur pelayanan informasi publik di KPUD Sulsel. Selain itu, panduan ini juga mengatur penanganan sengketa informasi internal yang timbul.

Ketiga, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Daftar ini berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan KPUD Sulsel. Ini berguna untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaan informasi tersebut di unit/satuan kerja. Dengan demikian akan memudahkan pemohon informasi saat mencari informasi yang berada di KPUD Sulsel. Daftar ini secara berkala harus dimutakhirkan sesuai perkembangan dan dinamika informasi publik di KPUD Sulsel agar tersedia daftar informasi terkini.

Keempat, menyusun Standar Pendanaan Layanan Informasi. Dua hal yang perlu diperhatikan terkait hal ini, yaitu pendanaan bagi PPID dan standar biaya perolehan informasi bagi pemohon informasi. KPUD Sulsel perlu menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi PPID untuk mendukung pengelolaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Standar biaya perolehan salinan informasi dibebankan kepada pemohon informasi dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat terhadap besaran biaya yang ditetapkan. Hal ini untuk menjamin kepastian biaya dalam memperoleh informasi publik di KPUD Sulsel. Ketidakwajaran pengenaan biaya perolehan informasi bisa menjadi alasan bagi pemohon informasi publik untuk melakukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Demikian empat cara memperbaiki kondisi pelayanan informasi publik di KPUD Sulsel. Tentu saja tidak otomatis ketika terpenuhi empat cara di atas langsung bisa dikatakan KPUD Sulsel sudah 100% terbuka terhadap akses informasi publik namun perlu proses ke arah sana. Empat hal di atas tak lebih dari tools untuk mulai melakukannya. Selebihnya sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi dari pihak berwenang di KPUD Sulsel untuk tetap terus menerapkan prinsip dan kewajibannya seperti tertuang dalam UU KIP.

Tulisan ini memang agak terlambat jika Pemilu yang dimaksud adalah Pileg dan Pilpres, namun paling tidak untuk konteks Sulawesi Selatan dalam waktu dekat masih ada 11 Pilkada (2015) dan Pilgub (2017) yang akan dilaksanakan oleh KPUD Sulsel periode ini. Semoga dalam pelaksanaan seluruh kontes politik tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat bisa meyakini bahwa kontes politik yang di selenggarakan sudah berlangsung secara transparan dan akuntabel. Salam keterbukaan!

Write a Comment

Comment