in Aktifitas, Berita

Komisi Informasi Sulawesi Selatan Sosialisasi UU KIP

TRIBUNTIMUR Bertempat di Hotel Dinasti Jalan Lombok Makassar, Komisi Informasi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan (UU KIP. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa tangal 3 Desember 2013 ini dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang berasal dari sekretariat DPRD dan KPUD se Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Informasi, Rayudaswati Budi, M.Si. Dalam sambutannya Rayudaswati Budi, M.Si mengatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi. Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk didalamnya mengenai anggaran yang dipergunakan oleh SKPD di badan publik.

Selain menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan, yaitu Rayudaswati Budi, M.Si dan Dr. H. Abd. Haeba Ramli, MM (Bidang Kelembagaan), kegiatan ini juga mengundang naraumber dari akademisi yaitu Dr. Muhammad Iqbal Sultan, M.Si (Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin) yang menyampaikan materi tentang peran keterbukaan informasi publik dalam menciptakan masyarakat sadar informasi.

Menurut Dr. Muhammad Iqbal Sultan, M.Si bahwa kegunaan informasi adalah utnuk menghindari ketidakpastian dari masyarakat sehingga tak ada syak wasangka yang timbul terhadap sesuatu, terutama jika itu terkait informasi penyelenggaraan negara. UU Keterbukaan Informasi Publik memberi jalan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik di penyelenggara negara, sebaliknya undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk membuka informasinya kepada masyarakat. Jadi kita harapkan nanti undang-undang ini bisa menghilangkan syak wasangka yang sering dituduhkan kepada badan publik. Undang-undang sudah memberi jalan, tinggal masyarakat apakah mau menggunakan haknya atau tidak, ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi media sosialisasi kepada badan publik, terutama DPRD dan KPUD di Sulawesi Selatan tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sehingga badan publik dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara maksimal. Selain itu selama tahun 2013 ini ada beberapa sengketa informasi publik yang diajukan ke Komisi Infromasi berasal dari kedua SKPD tersebut.

Write a Comment

Comment