in Aktifitas

Mediasi LSM Amati dengan Dinas DUKCAPIL Kota Makassar

Hari ini, tanggal 19 Nopember 2013, Komisi Informasi Sulawesi Selatan melakukan mediasi sengketa informasi publik antara LSM Amati dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bertindak sebagai mediator adalah DR. H. Abdul Haeba Ramli, SE dan Mattewakkan, S.IP masing-masing adalah komisioner di Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Kegiatan mediasi tersebut dilaksanakan di Ruang Mediasi Kantor Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya, Makassar. Dari pihak LSM Amati dihadiri langsung oleh ketuanya yaitu Darwis HAM, sementara dari inas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, H. Idham Khalik, SH

Pokok sengketa menyangkut pengabaian permohonan informasi publik oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar terhadap LSM Amati. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu akuntabilitas dan transparansi maka LSM Amati merasa perlu mengawal proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di badan publik, terutama di Makassar.

Oleh karena itu, LSM Amati melakukan permintaan informasi publik terkait informasi dan dokumen Proyek Pengadaan dan Instalasi Kelengkapan Komputer yang telah dianggarkan di tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pihak Termohon tidak menanggapi permintaan informasi Pemohon. Untuk itulah maka LSM Amati mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setelah menerima permintaan informasi dari Pemohon maka Badan Publik sebagai Termohon diberi kesempaatn 10 (sepuluh) hari kerja untuk menanggapi permintaan tersebut, untuk hal-hal tertentu bisa diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. Jika belum juga ditanggapi atau dijawab Pemohon bisa mengajukan keberatan ke atasan Termohon – dalam hal ini atasan Badan Publik. Jika proses keberatan ini juga tidak mendapat tanggapan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka Pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

Mediasi kemudian berakhir dengan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Termohon dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar bersedia menyiapkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni LSM Amati. Sekedar diketahui, bahwa penyelesaian sengketa informasi di Komsisi Informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi dan ajudikasi non litigasi. Jika proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak tercaapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi.

Write a Comment

Comment