PPID di Pemerintah Daerah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan badan publik Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, baik dengan mumpublikasikan informasi secara proaktif atau dengan merespon permohonan informasi. Badan publik yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Organisasi non-pemerintah juga termasuk Badan Publik, asalkan sepanjang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Continue reading

Informasi Publik Partai Politik

Paling lambat tanggal 27 Desember 2013 mendatang, seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu wajib menyerahkan informasi publik partai politik berupa laporan dana kampanye awal. Terutama laporan sumbangan dana yang wajib disampaikan secara periodik tiga bulan sekali. Laporan berikutnya menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye akan dilakukan pada 2 Maret 2014 untuk melaporkan dana sumbangan akhir serta pembukaan rekening khusus. Kemudian dua pekan usai pemungutan suara atau 24 April 2014, laporan keuangan akhir harus sudah disampaikan. Continue reading

Mediasi di Komisi Informasi

Di tulisan sebelumnya tentang penyelesaian sengketa informasi publik sudah saya sampaikan bahwa salah satu model penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah mediasi. Kali ini saya akan mengulas soal proses mediasi di Komisi Informasi. Selain mengacu ke UU KIP dan Annotasinya, serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Imformasi Publik, tulisan ini akan diperkaya juga oleh pengalaman saya selama melakukan mediasi di Komisi Informasi Sulawesi Selatan serta bahan-bahan dari Pelatihan Mediasi yang pernah saya ikuti di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Continue reading

Komisi Informasi Sulawesi Selatan Sosialisasi UU KIP

TRIBUNTIMUR Bertempat di Hotel Dinasti Jalan Lombok Makassar, Komisi Informasi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan (UU KIP. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa tangal 3 Desember 2013 ini dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta yang berasal dari sekretariat DPRD dan KPUD se Sulawesi Selatan. Continue reading