Diskusi Keterbukaan Informasi di Warkop Ajaib

TRIBUN-TIMUR.COM – Sejumlah jurnalis dan aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS) terlibat diskusi di Warkop Ajaib di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (31/1/2012) siang.

Diskusi ini mengangkat tema Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Makassar. PPID meruapakan amanah dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik ditetapkan. Hadir sebagai pembicara adalah komisioner Komisi Informasi Provinsi (KI) Sulawesi Selatan, Mattewakkan, S.IP. Continue reading

Situs Resmi Tergantung Pimpinan

Artikel ini adalah salah satu catatan dari kegiatan Penilaian Situs Resmi di 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2010 lalu yang dilaksanakan oleh Partnership for Public Service bekerjasama dengan Harian Tribun Timur. Jadi tulisan ini hanya mengulas perkembangan situs resmi pemerintah daerah sampai tahun 2010 sehingga perkembangan setelah itu belum dimasukkan menjadi bagian analisis. Tulisan ini telah terbit di Harian Tribun Timur edisi cetak pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan judul Pengelolaan Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sulawesi Selatan. Terimakasih

Continue reading

Informasi Dana BOS adalah Informasi Publik

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan bagi SD dan SMP sederajat melalui anggaran negara telah berjalan seiak tahun 2005 namun pelaksanaannya masih saja banyak kendala dan penyimpangan, terutama secara teknis di lapangan sebagai akibat kurangnya informasi dana BOS tersebut yang bisa diakses publik.

Hal inilah yang mendasari The Gowa Center untuk melaksanakan diskusi tematik terkait impelementasi Dana BOS terutama kewajiban sekolah untuk mengumumkan laporan-laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, terutama laporan penggunaan dana BOS. Continue reading

Keterbukaan Informasi di Dzaki Coffee

TRIBUN-TIMUR.COM – Tak ada lagi dokumen atau informasi yang dihasilkan atau dimiliki oleh setiap Badan Publik bisa disembunyikan dari perhatian masyarakat. Sebab saat ini UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diberlakukan.

UU ini memberi jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengakses dokumen-dokumen publik yang berada di tangan setiap Badan Publik, juga UU ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan atau membuka dokumen dan informasi tersebut, terlebih lagi jika ada masyarakat yang memintanya. Continue reading