in Berita

Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah

Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah sebab PPID merupakan ujung tombak bagi implementasi keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Direktur Eksekutif Jurnal Celebes, Mustam Arif menjelaskan bahwa  PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang wajib tersedia di setiap Badan Publik sesuai perintah UU KIP.

“Hingga batas waktu pembentukan  PPID yakni Agustus 2011, namun  masih banyak Pemda kabupaten/kota dan Pemprov yang belum membentuk PPID karena `political will` yang rendah,” kata Mustam pada Workshop Pelayanan Publik yang digelar Jurnal Celebes – USAID Kinerja di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum optimal di lapangan, karena ketidakseriusan Pemda selama ini dalam mematuhi undang-undang.

Padahal untuk implementasi UU tersebut, lanjut dia, sudah diberikan waktu sekitar dua tahun yang telah didahului dengan sosialisasi juga dua tahun.  Sejatinya waktu dua tahun  tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi terlaksananya UU KIP agar pelayanan informasi publik bisa segera berjalan sesuai semangat UU KIP.

“Pada tahun pertama pembentukan PPID di daerah, kemudian tahun kedua terjadi kevakuman, karena juga dipicu oleh adanya titik kelemahan UU KIP,” katanya.

Alasan hal itu, lanjut dia, karena UU tersebut tidak disertai dengan ketetapan sanksi bagi yang tidak memenuhi UU KIP itu, sehingga Pemda hanya setengah hati menjalankannya.

“Bahkan ada Pemda yang sudah menunjuk PPID namun tidak berfungsi optimal, sehingga kemudian lahir istilah PPID utama dan PPID pembantu,” katanya.

Hal itu juga diakui komisioner Komisi Informasi  Sulsel, Mattewakkan,  menurutnya, dalam perjalanan pembentukan PPID dalam tiga tahun terakhir di Sulsel, masih banyak  pemda dari 24 kabupaten/kota yang belum memiliki PPID.  Banyak hal yang membuat ini terjadi, lanjutnya, seperti misalnya belum tersedia anggaran bagi bekerjanya PPID, kekurangpahaman aparat di daerah tentang UU KIP, dan masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri terkait leading sector PPID tersebut.

Pemprov Sulsel sendiri telah menetapkan PPID utama setelah batas akhir pembentukan PPID. Sementara PPID pembantu diserahkan pada masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) namun sampai berita ini diturunkan belum diperoleh informasi resmi siapa saja yang menjabat PPID di masing-masing SKPD. FC Kuen

* dimuat ulang dari situs berita antarasulsel.com

Write a Comment

Comment