in Artikel

Situs Resmi Tergantung Pimpinan

Artikel ini adalah salah satu catatan dari kegiatan Penilaian Situs Resmi di 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2010 lalu yang dilaksanakan oleh Partnership for Public Service bekerjasama dengan Harian Tribun Timur. Jadi tulisan ini hanya mengulas perkembangan situs resmi pemerintah daerah sampai tahun 2010 sehingga perkembangan setelah itu belum dimasukkan menjadi bagian analisis. Tulisan ini telah terbit di Harian Tribun Timur edisi cetak pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan judul Pengelolaan Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sulawesi Selatan. Terimakasih

Komitmen pemerintah untuk menggunakan electronic government (e-gov) sebagai instrumen pelayanan publik sudah dimulai sejak tahun 2003, yaitu dengan menerbitkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah juga sudah dirumuskan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, dan masing-masing pemerintah daerah juga sudah memasukkan implementasi e-gov termasuk pengembangan keterampilan SDM sebagai mata anggaran dalam APBD setiap tahun.

Perkembangan ini tentu saja merupakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan “memindahkan” jalur birokrasi ke ranah elektronik berbasis web akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan ke masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat akan lebih mudah “menjangkau” pemerintah sebagai penyedia layanan publik.

Pada level masyarakat pun telah berkembang keinginan untuk bisa mengakses layanan publik secara lebih cepat, mudah dan murah yang saat ini sudah bisa dilakukan melalui system elektronik berbasis web. Keinginan tersebut bukannya tanpa alasan, penerapan berbagai macam layanan publik dengan sistem seperti itu sudah lebih dulu dilakukan oleh swasta, seperti misalnya sistem perbankan, pembelian tiket di penerbangan, registrasi layanan pelanggan di berbagai produk dan bahkan penerimaan karyawan di berbagai perusahaan. Contoh-contoh ini membuat masyarakat bertambah yakin jika pemerintah sebenarnya bisa menerapkan egov dalam pengelolaan layanan publik, mengingat pemerintah merupakan pihak yang mempunyai sumberdaya, kemampuan dan fasilitas lebih besar dari swasta.

Namun yang terjadi justru masih jauh dari harapan, hasil rapid assessment terhadap 23 situs resmi pemkab/pemkot se-Sulsel yang dilakukan oleh LéDO Makassar sebagai salah satu tim Partnership for Public Service menunjukkan bahwa belum seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan memanfaatkan website sebagai instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik (Tribun Timur, 15-16 September 2010 dan 18 Oktober 2010). Jangankan untuk melakukan pelayanan publik secara online, mengelola situs resmi yang telah ada pun masih belum maksimal. Pertanyaannnya kemudian adalah sejauhmana keseriusan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menerapkan egov dalam menunjang pelayanan publik?

Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, kebijakan pengadaan dan pemeliharaan situs resmi sangat tergantung kepada visi dan misi kepala pemerintahannya. Jika dianggap mendukung visi dan misi maka situs resmi akan mendapat perhatian, sebaliknya jika tidak maka dukungan terhadap pengadaan dan/ atau pemeliharaan website akan kecil, bahkan terabaikan. Tidak heran jika sebagian daerah memiliki situs aktif sementara yang lain tidak aktif, dan sebagian yang aktif selalu diperbaharui dan yang lain jarang atau tidak diperbaharui.

Dengan demikian kehadiran sebuah website bagi daerah-daerah tersebut pada dasarnya belum ditujukan untuk kepentingan pelayanan publik tapi masih berupa dukungan bagi kebijakan seorang kepala daerah dalam menjalankan program kerja. Apalagi jika melihat bahwa sebagian besar isi (content) website tersebut hanyalah kisah sukses dari program kerja kepala daerah, bukan informasi atau content yang memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan publik.

Selain itu, persoalan pengelola juga menjadi hal tersendiri bagi sebuah website pemerintah daerah untuk bisa tetap beroperasi.Ketiadaan pola baku menyangkut organisasi mana yang sebaiknya mengelola situs resmi pemerintah daerah membuat sebuah website rentan mendapatkan masalah yang seharusnya tidak terjadi, seperti; kesulitan koordinasi dengan SKPD lain, kesulitan pengoperasian atau bahkan menjadi tidak aktif sama sekali.

Persoalan ini diperparah jika pengelolaan website tersebut hanya bertumpu pada satu atau dua orang tenaga saja yang secara kebetulan saja menjadi pengelola karena SKPD-nya menjadi leading sector pengelolaan website. Kendala yang bisa terjadi adalah jika pengelola tersebut mengalami mutasi tanpa ada yang bisa menggantikannya atau jika tersedia penggantinya maka belum tentu paham dengan yang akan dilakukannya seperti pendahulunya.

Akhir kata, meski perangkat hukum dan petunjuk teknis sudah mencukupi namun masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan agar situs resmi pemerintah daerah bisa menjadi instrumen yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tidak lagi tergantung kepada political will seorang kepala pemerintahan daerah. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membentuk sebuah unit khusus di pemerintah daerah yang menangani pengelolaan website secara khusus dengan sumber daya manusia yang memang direkrut, dilatih dan dibiayai untuk hal tersebut sehingga pengelolaan situs resmi bisa berjalan secara intens dan profesional.