PPID di Pemerintah Daerah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan badan publik Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, baik dengan mumpublikasikan informasi secara proaktif atau dengan merespon permohonan informasi. Badan publik yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Organisasi non-pemerintah juga termasuk Badan Publik, asalkan sepanjang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Continue reading

Situs Resmi Tergantung Pimpinan

Artikel ini adalah salah satu catatan dari kegiatan Penilaian Situs Resmi di 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2010 lalu yang dilaksanakan oleh Partnership for Public Service bekerjasama dengan Harian Tribun Timur. Jadi tulisan ini hanya mengulas perkembangan situs resmi pemerintah daerah sampai tahun 2010 sehingga perkembangan setelah itu belum dimasukkan menjadi bagian analisis. Tulisan ini telah terbit di Harian Tribun Timur edisi cetak pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan judul Pengelolaan Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sulawesi Selatan. Terimakasih

Continue reading