Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah

Pembentukan PPID Tergantung Pemerintah Daerah sebab PPID merupakan ujung tombak bagi implementasi keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Direktur Eksekutif Jurnal Celebes, Mustam Arif menjelaskan bahwa  PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang wajib tersedia di setiap Badan Publik sesuai perintah UU KIP.

“Hingga batas waktu pembentukan  PPID yakni Agustus 2011, namun  masih banyak Pemda kabupaten/kota dan Pemprov yang belum membentuk PPID karena `political will` yang rendah,” kata Mustam pada Workshop Pelayanan Publik yang digelar Jurnal Celebes – USAID Kinerja di Makassar, Sabtu. Continue reading

PPID di Pemerintah Daerah

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan badan publik Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, baik dengan mumpublikasikan informasi secara proaktif atau dengan merespon permohonan informasi. Badan publik yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Organisasi non-pemerintah juga termasuk Badan Publik, asalkan sepanjang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Continue reading