in Artikel

Website Pemda dan Keterbukaan Informasi

Penggunaan website untuk menunjang kinerja pemerintahan di Indonesia sudah mulai digalakkan sejak beberapa tahun lalu. Baik di nasional atau di daerah lembaga-lembaga pemerintah sudah mulai melakukan pembenahan terhadap website mereka dan berusaha untuk memaksimalkannya untuk layanan publik, ya meski memang masih perlu pembenahan.

Di sisi lain, masyarakat juga semakin paham dan mulai tergantung dengan fasilitas internet, tentu saja yang saya maksud adalah masyarakat ‘melek’ internet yang menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet sudah mencapai angka 63 juta orang di tahun 2012. Oleh karena itu, tuntutan untuk memaksimalkan fungsi dan guna website pemerintah semakin gencar. Website pemerintah bukan lagi sekedar profil statis pemerintah yang go online namun harus sudah menjadi sekumpulan informasi/dokumen/data yang dinamis dan aktual sehingga bisa berguna bagi masyarakat.

Terlebih lagi jika mengacu ke UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan setiap badan publik untuk proaktif melakukan keterbukaan informasi publik, maka website pemerintah semestinya mulai membiasakan diri menampilkan informasi publik yang dikuasainya, terutama website di pemerintah daerah (pemda) kita yang bertindak sebagai ujung tombak pelayanan publik pemerintah di daerah.

Kenapa ini penting? Pertama, agar masyarakat bisa dengan mudah menjangkau informasi publik yang dibutuhkannya. Kenapa masyarakat harus berpayah-payah memperoleh sebuah informasi jika bisa dibaca atau unduh melalui website pemerintah? Asas dari keterbukaan informasi publik adalah agar masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Kedua, agar badan publik tidak terlalu “repot” mengurusi permohonan informasi. Coba bayangkan jika kesadaran masyarakat mengakses informasi sudah tinggi dan merata maka bisa dipastikan setiap hari badan publik akan disibukkan dengan tugas pelayanan informasi saja, padahal tentu mereka masih punya tugas lain yang sama pentingnya.

Olehnya itu, pembicaraan soal website pemda dan keterbukaan informasi publik tidak bisa lepas dari apa yang perlu ditampilkan oleh website pemda seperti yang telah diatur di UU KIP, yaitu  menyediakan informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat . Silahkan tengok Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP kalau tidak percaya.

Tentu saja tidak semua perlu ditampilkan menjadi halaman website. Ada dokumen/ informasi yang cuma perlu di unduh, ada pula yang hanya deskripsinya dan untuk memperolehnya salinan lengkap mesti dilakukan secara manual, tergantung kemudahan PPID mengelolanya.

Misalnya, jika dokumen APBD dirasa cukup merepotkan untuk ditampilkan di halaman website maka silahkan pasang untuk di unduh. Atau kalau cara ini juga dianggap tidak bisa, misalnya karena file terlalu besar, maka silahkan tampilkan saja ringkasannya disertai keterangan kemana jika masyarakat ingin memperolehnya.

Apakah berhenti di situ saja? Oh tidak. Website tersebut sangat perlu pemutakhiran (updating) agar informasi yang ditampilkan tetap aktual dan berguna. Salah satu kewajiban PPID di badan publik adalah memutakhirkan daftar informasi publik yang dikuasainya minimal 2 tahun sekali. Pemutakhiran ini semestinya terhubung juga dengan pengelola website sehingga akan diikuti pemutakhiran informasi/dokumen/ data yang ditampilkan di website pemda.

Saya yakin jika pemda atau badan publik lainnya bisa menerapkan konsep keterbukaan informasi publik dalam website mereka maka masyarakat akan lebih memperoleh manfaat dari website tersebut sehingga tentu saja secara tidak langsung akan mengangkat citra pemerintah daerah bersangkutan.

Mari kita mengevaluasi kembali website pemda kita masing-masing. Sudahkah termuat informasi publik yang dibutuhkan masyarakat? Kalau belum mari kita dorong agar mengarah ke sana. Tanpa dorongan yang kuat dari semua pihak maka website resmi pemda yang seharusnya sangat bermanfaat bagi masyarakat hanya akan tetap menjadi sekedar aksesoris pemerintah daerah yang kehadirannya tergantung kebijakan pimpinannya. (KM)

Write a Comment

Comment